Ruangojol.com - Jakarta, pemerintah menyiapkan kebijakan rekening otomatis usia 17 tahun bagi setiap warga negara Indonesia yang memperoleh KTP. Rekening tersebut akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mendapat saldo awal Rp50.000.
Pembukaan rekening akan dilakukan secara digital melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pemerintah menyatakan saldo awal itu tidak akan dipotong biaya administrasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional. Program tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mulai memiliki akses perbankan sejak berusia 17 tahun.
Rekening otomatis usia 17 tahun terhubung dengan Dukcapil
Rekening akan dibuka menggunakan NIK yang tercatat dalam data kependudukan. Data tersebut terhubung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.
“Presiden menginstruksikan setiap warga negara pada usia 17 tahun itu mempunyai rekening, otomatis bersamaan dengan KTP,” kata Airlangga di Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9), dikutip Republika.
Pemerintah masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme pembukaan rekening.
Target program menjangkau sekitar 200 juta penduduk
Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau sekitar 200 juta penduduk. Rekening tersebut tidak hanya berfungsi untuk transaksi sehari-hari, tetapi juga dipersiapkan sebagai sarana penyaluran berbagai program pemerintah.
Salah satu pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial atau bansos. Pemerintah mengarahkan agar bantuan dapat disalurkan melalui rekening yang terhubung dengan identitas kependudukan tersebut.
Selain rekening, setiap pemilik akan memperoleh dana awal Rp50.000. Airlangga menegaskan saldo tersebut tidak boleh berkurang karena potongan biaya administrasi bank.
UMKM dapat memperoleh fasilitas QRIS otomatis
Pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran QR atau QRIS secara otomatis bagi pemilik rekening yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung transaksi digital dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Airlangga menyebut sistem tersebut tidak akan mengenakan potongan kepada pedagang. “Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang,” ujarnya.
Menurut pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong UMKM sekaligus memperkuat perekonomian syariah. Program tersebut juga menjadi bagian dari agenda memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Inklusi keuangan syariah masih perlu diperluas
Tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 93,91 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di level 13,14 persen.
Melalui keterlibatan BRI dan BSI, pemerintah menargetkan akses rekening dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Namun, pelaksanaan teknisnya masih dipersiapkan bersama sejumlah lembaga terkait.
Dengan demikian, rekening otomatis sejak usia 17 tahun diharapkan dapat memudahkan akses ke layanan keuangan, penyaluran bansos, serta pembayaran digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
