Ruangojol.com - Bank Indonesia (BI) mengevaluasi sektor penerima insentif KLM BI untuk menentukan arah dukungan pembiayaan berikutnya. Salah satu ukurannya ialah kemampuan sektor dalam mendorong penyaluran kredit sekaligus menciptakan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan ini berpotensi menjangkau sektor yang berbeda dari sasaran sebelumnya.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Mal Isnaini Sri Meyyanti, yang akrab disapa Yanti, mengatakan sejumlah sektor selama ini hampir sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia menyebut pertanian, industri, serta hilirisasi sebagai sektor yang sudah hampir penuh menerima manfaat KLM. BI kini menilai sektor lain yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Yanti menyampaikan evaluasi itu dalam taklimat media Bank Indonesia pada Jumat, 23 Oktober 2026. Menurut dia, BI akan mencari bidang yang dapat mendukung penciptaan kerja lebih besar. Namun, BI belum menyebut sektor baru yang akan dipilih sebagai penerima insentif.
Insentif KLM BI mencari ruang pertumbuhan baru
Peninjauan sasaran dilakukan karena dukungan kebijakan tidak harus terus mengalir ke sektor yang sama. Ketika suatu bidang telah banyak menggunakan fasilitas, BI dapat memeriksa apakah bidang lain masih memiliki ruang pertumbuhan. Dengan begitu, evaluasi dapat membantu mengarahkan insentif menuju kebutuhan pembiayaan yang berbeda.
Dalam menentukan sasaran, BI mempertimbangkan kemampuan sektor untuk meningkatkan kredit dan membuka kesempatan kerja. Kedua pertimbangan itu menghubungkan dukungan bagi perbankan dengan aktivitas ekonomi di sektor penerima. Meski begitu, kemampuan menciptakan lapangan kerja bukan satu-satunya hal yang diperhatikan; BI juga melihat kebutuhan pembiayaan dan kondisi intermediasi.
Pendekatan tersebut memberi ruang bagi BI untuk menyesuaikan prioritas seiring perubahan kebutuhan ekonomi. Sektor yang telah berkembang dengan dukungan KLM bisa saja tidak lagi memerlukan dorongan yang sama. Sebaliknya, sektor lain yang masih memiliki kesenjangan pembiayaan dapat masuk dalam evaluasi. Hasil penilaian itu akan menentukan arah penyaluran insentif selanjutnya.
BI tetap menempatkan KLM dalam kerangka kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Artinya, kebijakan mendorong bank menyalurkan kredit, tetapi tetap memperhitungkan kesehatan dan ketahanan lembaga keuangan. Perhatian terhadap modal, kualitas kredit, serta likuiditas tetap menjadi bagian dari pertimbangan, sehingga dorongan pembiayaan tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian.
Pertumbuhan kredit melampaui kenaikan DPK
Kondisi intermediasi perbankan menjadi salah satu latar evaluasi tersebut. Yanti mencatat kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan pada September 2026. Pada periode yang sama, dana pihak ketiga atau DPK meningkat 8,22 persen. Dengan demikian, pertumbuhan kredit tercatat lebih tinggi daripada pertumbuhan dana yang dihimpun bank.
Perbedaan laju itu membuat pengelolaan likuiditas tetap penting. Bank perlu menjaga ruang likuiditas agar dapat melanjutkan penyaluran kredit tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, kebijakan yang mendorong pembiayaan perlu berjalan bersama pemantauan terhadap kemampuan bank mengelola dana dan memenuhi kebutuhan intermediasinya.
Dalam keterangannya, Yanti menyoroti jarak antara pertumbuhan DPK dan kredit. BI ingin mendorong penyaluran pembiayaan, tetapi tidak menganggap tambahan likuiditas sebagai satu-satunya tujuan. Dukungan tersebut perlu mengalir menjadi kredit yang nyata bagi kegiatan ekonomi, terutama pada sektor yang dinilai memerlukan pembiayaan dan berpotensi memberikan dampak terhadap lapangan kerja.
Angka pertumbuhan tersebut juga memberi konteks mengapa BI perlu merancang insentif dengan cermat. Jika kredit tumbuh lebih cepat daripada DPK, bank tetap membutuhkan pengelolaan likuiditas yang memadai. Oleh sebab itu, penyesuaian KLM perlu mempertimbangkan dua hal sekaligus: dorongan agar kredit mengalir dan upaya menjaga kondisi perbankan tetap terukur.
Komitmen bank menjadi bagian dari penilaian
KLM menggunakan pendekatan forward looking dalam mendorong penyaluran kredit. Bank menyampaikan komitmen mengenai sektor yang akan menerima pembiayaan, lalu BI mengevaluasi realisasinya. Mekanisme ini mengaitkan pemberian insentif dengan rencana penyaluran kredit, bukan hanya dengan tersedianya dukungan likuiditas di bank.
Yanti menjelaskan bahwa bank harus menyampaikan komitmen penyaluran kredit pada sektor tertentu. Setelah itu, BI dapat melihat apakah komitmen tersebut terlaksana. Proses evaluasi ini memberi perhatian pada hasil penyaluran, sehingga insentif diharapkan benar-benar mendukung sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan.
Dengan pola tersebut, KLM tidak dimaksudkan sekadar menambah ruang dana bagi perbankan. BI juga memperhatikan penerima akhir pembiayaan dan kesesuaian penyalurannya dengan prioritas kebijakan. Karena itu, komitmen bank dan realisasinya menjadi penghubung antara insentif makroprudensial dengan kegiatan ekonomi yang hendak didukung.
Batas insentif berlaku mulai Desember 2026
Dalam pengaturan terbaru, KLM ditetapkan maksimal 5 persen dari DPK. Porsi insentif financing channel paling tinggi 3 persen, sedangkan pendalaman pasar uang paling tinggi 2 persen. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 1 Desember 2026. Batas ini menjadi bagian dari rancangan insentif yang menyertai dorongan kepada bank untuk meningkatkan pembiayaan.
Yanti menegaskan fleksibilitas kebijakan tetap disertai rambu-rambu. BI ingin mendorong perbankan menyalurkan kredit, namun tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, evaluasi sektor penerima, komitmen bank, realisasi kredit, serta pengelolaan likuiditas menjadi unsur yang saling berkaitan dalam arah KLM berikutnya.
BI belum mengumumkan daftar sektor baru yang akan memperoleh insentif. Penentuan sasaran masih melalui evaluasi terhadap sektor yang telah memanfaatkan fasilitas dan bidang lain yang membutuhkan dukungan. Fokus pada penciptaan kerja menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut, bersama kebutuhan pembiayaan serta kemampuan kebijakan mendorong intermediasi perbankan.
