Pembangunan Data Center Ditolak, Isu Air dan Lingkungan Jadi Sorotan

Editor Jaya Purnama
Waktu baca Menghitung...
Diterbitkan

Pembangunan Data Center Ditolak, Isu Air dan Lingkungan Jadi Sorotan

RuangOjol.com - Jakarta, Pembangunan data center atau pusat data menghadapi penolakan di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Kekhawatiran terhadap kebutuhan air bersih, konsumsi listrik, dan dampak lingkungan menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus memenuhi persyaratan dan tidak mengganggu kehidupan warga sekitar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa pusat data semakin dibutuhkan seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Namun, kebutuhan tersebut harus berjalan seimbang dengan ketersediaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi pada proyek data center milik BDX di Jatiluhur. Pembangunan proyek tersebut sempat menjadi perbincangan karena persyaratan lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), masih dalam proses. Pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat turut menyoroti potensi dampaknya terhadap kebutuhan air masyarakat.

AHY Tekankan Keseimbangan Pembangunan Data Center

AHY menyampaikan pandangannya dalam Digital Infrastructure Summit 2026 pada Senin (12/10/2026). Menurutnya, perkembangan ekonomi digital membuat keberadaan pusat data semakin penting bagi berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan teknologi digital, termasuk perdagangan elektronik atau e-commerce, membutuhkan dukungan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan data. Karena itu, pembangunan pusat data di berbagai daerah menjadi bagian penting dari perkembangan infrastruktur digital Indonesia.

Meski demikian, operasional pusat data membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Kebutuhan listrik dan air harus diperhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah tetap mendorong pembangunan pusat data. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan kebutuhan dasar penduduk di sekitar lokasi proyek.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk hidup dengan tenang, nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, setiap proyek perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan serta dampak yang mungkin muncul selama pembangunan maupun ketika fasilitas mulai beroperasi.

Selain listrik, ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian utama. Air tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung operasional industri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan air tidak mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Pencegahan pencemaran akibat penggunaan air yang tidak tepat juga menjadi bagian penting dari pengelolaan lingkungan.

Proyek Data Center BDX di Jatiluhur Jadi Sorotan

Kasus pembangunan pusat data BDX di Jatiluhur memperlihatkan pentingnya pemenuhan persyaratan sebelum proyek berjalan lebih jauh. Proyek tersebut menjadi perhatian pada akhir September setelah muncul persoalan terkait kelengkapan persyaratan lingkungan.

Persyaratan pembangunan, termasuk AMDAL, diketahui masih dalam proses meskipun peletakan batu pertama telah berlangsung pada pertengahan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kesiapan proyek dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama DPRD Jawa Barat turut menyoroti kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap kebutuhan air di wilayah sekitar. Ketersediaan air menjadi isu penting karena masyarakat juga bergantung pada sumber daya tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pembangunan pusat data membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan kapasitas infrastruktur dan kondisi lingkungan setempat. Tanpa perhitungan yang memadai, kebutuhan operasional fasilitas berpotensi menimbulkan persaingan pemanfaatan sumber daya dengan kebutuhan penduduk.

AHY menyerahkan penilaian kepatuhan proyek kepada pihak-pihak yang berwenang. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian terhadap standar, persyaratan pembangunan, dan ketentuan mengenai dampak lingkungan.

Dengan demikian, kelanjutan proyek perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak mengabaikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Keluhan Air Bersih di Nongsa Batam Menambah Kekhawatiran

Selain Jatiluhur, persoalan air bersih juga muncul di Nongsa, Batam. Sejumlah warga mengeluhkan gangguan pasokan air yang berlangsung selama berbulan-bulan.

Warga dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya, air disebut tidak tersedia selama beberapa jam dalam sehari. Namun, kondisi tersebut kemudian memburuk hingga pasokan air dilaporkan mati total.

Sejumlah warga mencurigai pembangunan pusat data di kawasan tersebut berkaitan dengan gangguan pasokan air. Meski begitu, dugaan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa proyek data center menjadi penyebab langsung masalah yang terjadi.

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap kondisi pasokan air, kapasitas jaringan, dan kebutuhan berbagai pengguna di suatu kawasan. Pemeriksaan yang transparan dapat membantu menjelaskan penyebab gangguan sekaligus mencegah berkembangnya ketidakpastian di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengembang pusat data perlu memperhitungkan kebutuhan air sejak tahap perencanaan. Langkah tersebut penting agar penggunaan sumber daya untuk kegiatan industri tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penolakan Pembangunan Data Center Meluas ke Amerika Serikat

Penolakan terhadap pembangunan pusat data tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah wilayah di Amerika Serikat juga menghadapi gelombang protes masyarakat terhadap proyek serupa.

Kekhawatiran warga berkaitan dengan konsumsi listrik dan air, penggunaan lahan, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan proyek. Masyarakat ingin memastikan bahwa pembangunan fasilitas digital memberikan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan dan dampak yang mungkin timbul.

Berdasarkan bahan laporan yang beredar, lebih dari 100 kebijakan penangguhan pembangunan pusat data sedang dibahas di berbagai wilayah Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap pengaturan pembangunan infrastruktur digital di tengah meningkatnya kebutuhan layanan berbasis data.

Laporan survei yang sama menyebutkan bahwa sebagian besar responden mendukung penundaan pembangunan pusat data. Namun, angka dukungan yang tercantum dalam laporan tersebut perlu dicermati karena tertulis 662%, angka yang tidak masuk akal untuk persentase responden. Oleh sebab itu, angka tersebut tidak dapat dipastikan tanpa verifikasi lebih lanjut.

Meski demikian, penolakan di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pusat data. Pemerintah daerah dan pengembang perlu memperhatikan kekhawatiran warga sebelum proyek berkembang lebih jauh.

Sejumlah Proyek di Eropa Menghadapi Pembatasan

Situasi serupa juga terjadi di Eropa. Lebih dari 70 proyek pusat data dilaporkan menghadapi pembatasan hingga penolakan selama Januari sampai April 2026.

Kekhawatiran masyarakat mencakup beberapa persoalan utama, antara lain konsumsi listrik dan air, kenaikan harga energi, serta kebutuhan lahan yang luas. Selain itu, warga mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang benar-benar dapat dihasilkan oleh proyek-proyek tersebut.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan teknologi. Perencanaan juga harus memperhatikan kemampuan jaringan listrik, ketersediaan air, tata ruang, dan kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi.

Pengembang perlu menjelaskan kebutuhan sumber daya secara terbuka agar masyarakat dapat memahami potensi dampak proyek. Sementara itu, pemerintah memiliki peran untuk menilai kepatuhan dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai ketentuan.

Korea Selatan Pertimbangkan Persetujuan Warga Sekitar

Penolakan terhadap pusat data juga muncul di Distrik Geumcheon, Seoul, Korea Selatan. Masyarakat setempat menolak rencana pembangunan fasilitas tersebut di dekat kawasan permukiman.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah setempat merencanakan kewajiban memperoleh persetujuan mayoritas warga yang tinggal dalam radius 200 meter dari lokasi proyek. Rencana itu menempatkan penerimaan masyarakat sekitar sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembangunan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya melibatkan warga yang berpotensi merasakan dampak langsung dari keberadaan pusat data. Konsultasi sejak awal dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan berlanjut.

Namun, penerapan mekanisme persetujuan warga tetap membutuhkan aturan yang jelas. Pemerintah perlu menentukan proses konsultasi, pihak yang berhak memberikan persetujuan, serta cara menilai dampak proyek secara objektif.

Ketahanan Energi dan Air Jadi Tantangan Infrastruktur Digital

Meningkatnya kebutuhan pusat data membuat perencanaan energi dan air semakin penting. Fasilitas ini mendukung berbagai layanan digital, tetapi operasionalnya juga memerlukan pasokan sumber daya yang andal.

AHY menilai ketahanan energi perlu mendapat perhatian sebagaimana ketahanan pangan. Artinya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi untuk mendukung pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan sektor lain dan masyarakat.

Pada saat yang sama, penggunaan air harus mengikuti perencanaan yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di setiap wilayah. Daerah dengan pasokan air terbatas memerlukan perhitungan yang lebih cermat sebelum menerima pembangunan fasilitas dengan kebutuhan air besar.

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pusat data, yaitu:

  • Ketersediaan air bersih: memastikan kebutuhan operasional tidak mengganggu pasokan untuk penduduk.
  • Kapasitas listrik: menghitung kebutuhan energi dan memastikan pasokan tetap mendukung aktivitas masyarakat serta sektor lain.
  • Kepatuhan lingkungan: memenuhi persyaratan AMDAL dan ketentuan lain yang berlaku sebelum melanjutkan pembangunan sesuai aturan.
  • Perlindungan sumber daya: mencegah pencemaran dan penggunaan air yang tidak tepat.
  • Keterlibatan masyarakat: membuka ruang konsultasi dan menanggapi keluhan warga secara transparan.
  • Manfaat ekonomi: menjelaskan kontribusi proyek terhadap kegiatan ekonomi dan lapangan kerja secara realistis.

Penerapan langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko konflik antara kebutuhan industri digital dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang konsisten dapat memastikan bahwa persyaratan pembangunan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Kesimpulan

Penolakan pembangunan data center di Indonesia dan sejumlah negara menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Persoalan air bersih, konsumsi listrik, penggunaan lahan, dan manfaat ekonomi menjadi perhatian utama masyarakat.

Kasus BDX di Jatiluhur dan keluhan pasokan air di Nongsa, Batam, menegaskan pentingnya pemeriksaan persyaratan serta evaluasi dampak pembangunan. Sementara itu, penolakan di Amerika Serikat, Eropa, dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa tantangan serupa juga muncul di tingkat internasional.

Pemerintah dan pengembang perlu memastikan setiap proyek memenuhi standar yang berlaku, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat berlangsung tanpa mengorbankan hak warga atas air bersih, lingkungan sehat, dan kehidupan yang nyaman.

Jaya Purnama
Chief Idea Officer • Powered by AI — Turning Ideas into Digital Products, Content & Businesses.