RuangOjol.com - Jakarta, Pinjaman daring atau Pindar membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan konvensional. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai penggunaan data alternatif dapat membantu perusahaan pendanaan digital mengenali calon peminjam, termasuk dari kelompok masyarakat menengah bawah.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah, menjelaskan bahwa perusahaan pendanaan digital dapat mempertimbangkan sejumlah indikator di luar data keuangan konvensional. Salah satunya ialah data telekomunikasi yang menggambarkan riwayat penggunaan nomor telepon calon peminjam.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan nasional menunjukkan bahwa akses kredit masih menghadapi tantangan. Di sisi lain, pertumbuhan industri Pindar belum mampu menutup seluruh kesenjangan pembiayaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pinjaman Daring Manfaatkan Data Alternatif untuk Menilai Calon Peminjam
Penilaian calon peminjam menjadi salah satu faktor penting dalam penyaluran kredit. Pada lembaga pembiayaan konvensional, perusahaan umumnya mempertimbangkan riwayat dan skor kredit untuk mengukur kelayakan calon nasabah.
Sementara itu, perusahaan Pindar dapat memanfaatkan data alternatif untuk melengkapi proses penilaian. Kuseryansyah mencontohkan penggunaan data telekomunikasi, termasuk lamanya seseorang menggunakan nomor telepon.
Menurut dia, nomor telepon yang telah digunakan selama bertahun-tahun dapat memberikan gambaran awal mengenai konsistensi identitas digital seseorang. Sebaliknya, nomor yang baru digunakan selama beberapa hari dapat memunculkan pertanyaan tambahan dalam proses penilaian.
Kuseryansyah menyampaikan penjelasan tersebut dalam sebuah acara di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Ia menggambarkan bahwa penilaian berbasis data alternatif dapat membantu perusahaan memperoleh gambaran calon peminjam tanpa selalu bergantung pada informasi tabungan dan gaji.
Meski begitu, usia nomor telepon bukan bukti tunggal kemampuan seseorang membayar pinjaman. Perusahaan tetap perlu menilai risiko kredit secara menyeluruh agar keputusan pembiayaan tidak hanya bertumpu pada satu indikator.
Selain data telekomunikasi, Kuseryansyah juga menyebut media sosial sebagai salah satu sumber data alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan Pindar. Penggunaan data semacam ini perlu memperhatikan perlindungan data pribadi, transparansi, dan ketepatan penilaian risiko.
Pindar Perluas Akses Kredit bagi Masyarakat Menengah Bawah
Perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu alasan berkembangnya industri Pindar. Layanan ini menawarkan jalur pendanaan digital bagi masyarakat yang belum tentu memenuhi persyaratan kredit konvensional.
Kuseryansyah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki populasi besar yang menjadi potensi pasar bagi industri pendanaan digital. Menurut dia, kesempatan memperoleh kredit seharusnya tidak hanya terbuka bagi masyarakat kelas menengah dan atas.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah juga membutuhkan akses pembiayaan. Dengan akses yang tepat, pinjaman dapat membantu memenuhi kebutuhan produktif maupun mendukung kegiatan ekonomi tertentu.
Namun, perluasan akses kredit harus berjalan seiring dengan pengelolaan risiko. Kemudahan pengajuan tidak otomatis menjamin bahwa setiap pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial peminjam.
Karena itu, calon peminjam perlu memahami jumlah cicilan, biaya layanan, tenor, dan kewajiban pembayaran sebelum mengambil pinjaman. Mereka juga perlu memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan sebanding dengan kemampuan membayar.
Di sisi perusahaan, penilaian kredit yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi risiko gagal bayar. Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.
Outstanding Pindar Tembus Rp94,85 Triliun pada November 2025
Industri Pindar telah mencatatkan nilai pembiayaan yang cukup besar. Per November 2025, outstanding pembiayaan Pindar mencapai Rp94,85 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%.
Angka tersebut menunjukkan perkembangan pendanaan digital sebagai salah satu bagian dari pembiayaan non-bank di Indonesia. Pertumbuhan ini juga menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap alternatif sumber dana.
Meskipun demikian, nilai pembiayaan Pindar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa industri pendanaan digital belum dapat memenuhi seluruh permintaan kredit yang ada.
Berdasarkan berbagai kajian, kebutuhan pembiayaan nasional diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun. Sementara itu, lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun.
Perbandingan tersebut menghasilkan celah pembiayaan sekitar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025. Artinya, masih terdapat kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar yang belum terpenuhi oleh kapasitas pembiayaan yang tersedia.
Kesenjangan ini menjadi tantangan bagi berbagai penyedia layanan keuangan. Bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan Pindar memiliki peran masing-masing dalam memperluas akses dana, meskipun kemampuan serta sasaran pembiayaan setiap lembaga berbeda.
Kebutuhan Pembiayaan UMKM Diperkirakan Mencapai Rp4.300 Triliun
Tantangan pembiayaan juga terlihat pada sektor UMKM. Kelompok usaha ini membutuhkan modal untuk menjalankan operasional, membeli bahan baku, menambah persediaan, serta mengembangkan kegiatan bisnis.
Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 dapat menembus Rp4.300 triliun. Studi tersebut juga memperkirakan kesenjangan kredit atau credit gap mencapai Rp2.400 triliun.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa akses permodalan masih menjadi persoalan penting bagi pelaku usaha. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, sebagian usaha dapat mengalami kesulitan meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar.
Dalam kondisi tersebut, Pindar berpotensi menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan. Proses digital dapat membantu menjangkau calon peminjam yang belum terlayani secara optimal oleh saluran pembiayaan lainnya.
Namun, pendanaan digital bukan satu-satunya jawaban atas kesenjangan kredit UMKM. Perluasan pembiayaan juga membutuhkan penilaian kelayakan usaha, pengelolaan risiko, serta produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.
Selain itu, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman. Modal yang digunakan untuk kegiatan produktif sebaiknya memiliki perhitungan arus kas yang jelas agar kewajiban pembayaran tidak mengganggu kelangsungan usaha.
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan usaha berisiko menambah beban keuangan peminjam.
Tantangan Memperluas Pembiayaan secara Bertanggung Jawab
Pertumbuhan Pindar membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, industri ini juga perlu menjaga keseimbangan antara perluasan akses dan kualitas penyaluran kredit.
Penggunaan data alternatif dapat membantu perusahaan menilai calon peminjam yang memiliki keterbatasan riwayat kredit. Akan tetapi, perusahaan perlu memastikan bahwa metode penilaian tersebut relevan, akurat, dan tidak menimbulkan risiko diskriminasi.
Perlindungan data pribadi juga menjadi aspek penting. Informasi telekomunikasi dan aktivitas digital perlu dikelola secara bertanggung jawab, terutama ketika perusahaan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kondisi keuangan seseorang.
Di sisi lain, masyarakat perlu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dan yang ilegal. Calon peminjam sebaiknya memeriksa status penyelenggara melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum mengajukan pinjaman.
Masyarakat juga perlu membaca ketentuan pinjaman secara menyeluruh. Perhatian utama mencakup biaya, bunga atau manfaat ekonomi, tenor, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan.
Dengan demikian, perluasan akses kredit dapat memberikan manfaat lebih besar apabila berjalan bersama tata kelola yang baik. Industri Pindar dapat membantu mengisi sebagian celah pembiayaan, sementara konsumen tetap membutuhkan perlindungan dan pemahaman keuangan yang memadai.
Kesimpulan
Pinjaman daring menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Pemanfaatan data alternatif, seperti data telekomunikasi, dapat membantu perusahaan menilai calon peminjam dengan riwayat kredit yang terbatas.
Pada November 2025, outstanding pembiayaan Pindar tercatat Rp94,85 triliun dengan pertumbuhan tahunan 25,45%. Namun, kebutuhan pembiayaan nasional dan UMKM masih jauh lebih besar daripada kapasitas pendanaan yang tersedia.
Oleh karena itu, pengembangan industri Pindar perlu berjalan bersama pengelolaan risiko, perlindungan data pribadi, dan edukasi keuangan. Langkah tersebut penting agar perluasan akses kredit tidak hanya meningkatkan penyaluran pinjaman, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab.
FAQ Seputar Pinjaman Daring
Apa yang dimaksud dengan Pindar?
Pindar merupakan singkatan dari pinjaman daring, yaitu layanan pendanaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan dengan penyedia dana melalui penyelenggara.
Mengapa perusahaan Pindar menggunakan data alternatif?
Data alternatif dapat membantu perusahaan memperoleh gambaran tambahan mengenai calon peminjam, terutama ketika informasi kredit konvensional masih terbatas. Contohnya adalah riwayat penggunaan nomor telepon dan data digital lainnya.
Berapa outstanding pembiayaan Pindar pada November 2025?
Outstanding pembiayaan Pindar tercatat sebesar Rp94,85 triliun pada November 2025, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 25,45%.
Berapa perkiraan kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026?
Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 mencapai Rp4.300 triliun, dengan kesenjangan kredit sekitar Rp2.400 triliun.
Apa yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman daring?
Calon peminjam perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan tenor, menghitung kemampuan membayar, serta membaca ketentuan penagihan. Langkah ini membantu mengurangi risiko masalah keuangan di kemudian hari.
