
RuangOjol.com - Jakarta, PPh pedagang online melalui marketplace dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Empat platform besar, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, akan menjalankan mekanisme pemungutan pajak penghasilan setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan persiapan penerapan kebijakan tersebut terus berjalan. Pemerintah juga menyebut keempat platform telah menyiapkan sistem yang diperlukan untuk memungut pajak dari pedagang yang memenuhi ketentuan.
Kebijakan ini menjadi perhatian para pelaku usaha digital karena mengubah mekanisme pembayaran pajak dari penjual yang menyetorkan sendiri menjadi pemungutan melalui marketplace. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa aturan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan pemerintah akan menjalankan kebijakan itu setelah masa penundaan selesai. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan pengumuman yang telah diterbitkan sebelumnya.
Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli Siap Memungut Pajak
Pemerintah menunjuk empat marketplace untuk menjalankan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Keempat platform tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.
Bimo menjelaskan bahwa masa penundaan kebijakan berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Setelah itu, pemerintah menjadwalkan penerapan aturan mulai 1 November 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform.
Ia menyampaikan bahwa pengujian sistem pada keempat marketplace telah berjalan lancar. Kesiapan teknis tersebut menjadi salah satu faktor penting agar proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat berlangsung sesuai ketentuan.
Dengan mekanisme baru ini, marketplace tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Platform yang ditunjuk juga memiliki kewajiban perpajakan tertentu dalam transaksi pedagang yang memenuhi persyaratan.
PPh Pedagang Online Berlaku dengan Tarif 0,5 Persen
Ketentuan pemungutan pajak tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui perdagangan elektronik atau PMSE.
Dalam aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet transaksi pedagang. Dasar penghitungan pungutan tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Tarif tersebut mengacu pada omzet transaksi yang menjadi dasar pemungutan, bukan semata-mata keuntungan bersih pedagang. Karena itu, penjual perlu memahami dasar penghitungan yang berlaku agar dapat memperkirakan dampak pungutan terhadap arus kas usahanya.
Meski mekanismenya berubah, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru. Sebelumnya, pedagang menjalankan kewajiban pembayaran pajak sendiri sesuai ketentuan. Selanjutnya, marketplace yang ditunjuk akan memungut PPh Pasal 22 dan meneruskan proses administrasinya.
Mengapa Pemungutan Pajak Marketplace Sempat Ditunda?
Pemerintah sebelumnya merencanakan penerapan kebijakan tersebut pada 2026. Pada rencana awal, empat marketplace dijadwalkan mulai menjalankan pemungutan pajak pada 1 Juli 2026.
Namun, pelaksanaan kebijakan mengalami penundaan setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya memutuskan menangguhkan penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan upaya menjaga daya beli masyarakat.
Bimo menjelaskan bahwa keputusan menteri menjadi salah satu alasan penundaan. Pemerintah kemudian memberikan waktu tambahan untuk memastikan kesiapan sistem sebelum pemungutan berlangsung.
Pada 5 Agustus 2026, DJP menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-46/PJ.09/2026. Pengumuman tersebut menetapkan penundaan pemungutan PPh Pasal 22 hingga 31 Oktober 2026.
Dengan berakhirnya masa penundaan itu, pemerintah menjadwalkan pemungutan melalui marketplace mulai 1 November 2026. Pelaksanaan kebijakan ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kesiapan teknis platform terkait.
Pedagang dengan Omzet hingga Rp500 Juta Bisa Mendapat Pengecualian
Tidak semua pedagang orang pribadi akan terkena pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Pemerintah memberikan pengecualian bagi pedagang orang pribadi yang omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
Namun, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis hanya karena penjualan pada satu marketplace terlihat kecil. Pedagang perlu menyampaikan surat pernyataan mengenai omzet usahanya kepada platform tempat mereka berjualan.
Penghitungan batas omzet Rp500 juta juga memperhitungkan keseluruhan kegiatan usaha pedagang. Artinya, penjualan melalui beberapa marketplace dan usaha di luar platform digital turut masuk dalam penghitungan tersebut.
Sebagai contoh, seorang pedagang berjualan melalui Shopee dan Tokopedia sekaligus menjalankan usaha secara langsung di toko fisik. Untuk menentukan apakah omzetnya masih memenuhi batas pengecualian, pedagang tersebut perlu memperhitungkan seluruh kegiatan usaha yang relevan, bukan hanya transaksi pada satu platform.
Karena itu, pedagang perlu menyiapkan catatan omzet secara menyeluruh. Pencatatan yang rapi membantu penjual menilai kelayakan pengecualian sekaligus mempermudah pemenuhan administrasi perpajakan.
Kewajiban Marketplace dan Hal yang Perlu Disiapkan Penjual
Setelah kebijakan berlaku, marketplace yang ditunjuk pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab. Kewajiban tersebut mencakup pemungutan pajak dari pedagang yang memenuhi ketentuan dan pengurusan administrasi setelah pemungutan.
Secara umum, kewajiban platform meliputi hal-hal berikut:
- Memungut pajak: menerapkan PPh Pasal 22 sesuai tarif dan dasar penghitungan yang ditentukan.
- Menyetorkan pajak: meneruskan pajak yang telah dipungut ke kas negara.
- Melaporkan pemungutan: menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- Memberikan bukti elektronik: menyediakan bukti pemungutan pajak bagi penjual.
Sementara itu, pedagang sebaiknya mulai memeriksa catatan penjualan dan memahami status kewajiban perpajakannya. Penjual yang ingin menggunakan pengecualian omzet perlu memastikan perhitungan mencakup seluruh kegiatan usaha dan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace terkait.
Pedagang juga perlu memperhatikan bukti pemungutan elektronik yang disediakan platform. Dokumen tersebut dapat membantu pencatatan transaksi dan administrasi pajak. Jika terdapat keraguan mengenai perhitungan atau status pengecualian, penjual sebaiknya merujuk pada ketentuan resmi perpajakan yang berlaku.
Dampak Kebijakan bagi Pelaku Usaha Digital
Penerapan pemungutan pajak melalui marketplace mengubah proses administrasi yang harus diperhatikan pedagang online. Platform akan menjalankan pemungutan sesuai ketentuan, sedangkan penjual perlu memastikan data omzet dan dokumen perpajakannya sesuai kondisi usaha.
Bagi pedagang yang memenuhi syarat pengecualian, penyampaian surat pernyataan menjadi langkah penting. Sebaliknya, pedagang yang tidak memenuhi syarat perlu memahami mekanisme pemungutan agar dapat memperhitungkan pengaruhnya terhadap penerimaan usaha.
Kebijakan ini juga menempatkan kesiapan sistem marketplace sebagai bagian penting dalam pelaksanaan administrasi pajak perdagangan digital. Kelancaran proses pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan penyediaan bukti elektronik akan membantu pedagang menjalankan kewajiban sesuai aturan.
Pada akhirnya, tanggal 1 November 2026 menjadi jadwal penting bagi penjual yang bertransaksi melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Pedagang perlu memahami ketentuan yang berlaku, terutama tarif 0,5%, dasar penghitungan omzet, dan pengecualian bagi orang pribadi dengan omzet usaha tidak lebih dari Rp500 juta per tahun pajak.
Kesimpulan
Pemungutan PPh pedagang online melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli dijadwalkan mulai 1 November 2026 setelah penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kebijakan ini mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan menerapkan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet transaksi sesuai dasar penghitungan yang berlaku.
Pemerintah memberikan pengecualian pemungutan melalui marketplace bagi pedagang orang pribadi dengan omzet usaha maksimal Rp500 juta dalam satu tahun pajak, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan kepada platform. Perhitungan omzet harus mencakup keseluruhan kegiatan usaha, termasuk penjualan melalui platform lain dan usaha di luar marketplace.
FAQ
Kapan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli mulai memungut PPh pedagang online?
Pemungutan dijadwalkan mulai 1 November 2026, setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Berapa tarif PPh Pasal 22 untuk pedagang online?
Tarif pemungutan sebesar 0,5% dari omzet transaksi sesuai ketentuan. Dasar penghitungan tidak mencakup PPN dan PPnBM.
Apakah kebijakan ini merupakan jenis pajak baru?
Tidak. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini mengubah mekanisme pemungutan pajak, dari pembayaran sendiri oleh pedagang menjadi pemungutan melalui marketplace yang ditunjuk.
Siapa yang mendapat pengecualian pemungutan pajak melalui marketplace?
Pedagang orang pribadi dengan omzet usaha tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat memperoleh pengecualian, dengan menyampaikan surat pernyataan omzet kepada platform tempat mereka berjualan.
Apakah batas omzet Rp500 juta dihitung untuk satu marketplace saja?
Tidak. Penghitungan mencakup keseluruhan kegiatan usaha, termasuk penjualan melalui platform lain maupun usaha di luar marketplace.