Perlindungan Konsumen Diuji Penipuan Digital Lintas Negara

Editor Jaya Purnama
Waktu baca Menghitung...
Diterbitkan
Pengguna memindai kode QR di kasir usaha kecil dengan ponsel.
Ilustrasi: Transaksi digital di kasir

Ruangojol.com - Penipuan digital lintas negara menjadi tantangan yang kian serius seiring meluasnya pembayaran elektronik. Bank Indonesia (BI) memperingatkan bahwa pelaku semakin terorganisasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini membuat masyarakat dan penyelenggara sistem pembayaran perlu lebih siap mengenali serta merespons risiko.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan peringatan tersebut di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Menurut dia, teknologi yang terus berkembang membuat risiko penipuan semakin kompleks. Karena itu, perlindungan konsumen perlu mengikuti perubahan cara pelaku menjalankan aksinya.

Filianingsih mengatakan penipuan digital kini semakin terorganisasi, melintasi batas negara, dan memanfaatkan teknologi yang makin sulit dikenali. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan modus. Kemampuan seluruh ekosistem pembayaran untuk mengantisipasi dan menangani risiko juga menjadi perhatian.

Modus berkembang bersama teknologi

Perkembangan teknologi membawa kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memperbesar tantangan keamanan. Dalam konteks yang disampaikan BI, penggunaan AI menambah kompleksitas risiko karena penipuan digital dapat semakin sulit dikenali. Namun, BI tidak merinci jenis modus tertentu dalam pernyataan tersebut.

Karakter lintas negara turut membuat penanganan menjadi lebih rumit. Risiko tidak selalu berhenti pada satu pengguna atau satu penyelenggara layanan. Dengan jaringan yang terorganisasi, pencegahan dan respons membutuhkan perhatian dari berbagai pihak di dalam ekosistem pembayaran.

Bagi masyarakat, hal ini menjadi pengingat untuk tidak menganggap setiap komunikasi atau permintaan transaksi digital sebagai sesuatu yang aman. Pengguna dapat membiasakan diri memeriksa kembali informasi sebelum bertindak dan tidak terburu-buru mengikuti arahan yang belum dipastikan. Sikap waspada tidak menggantikan sistem perlindungan, tetapi membantu mengurangi peluang keputusan yang merugikan.

BI dorong edukasi dan peringatan dini

BI menilai perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui beberapa langkah pencegahan. Upaya tersebut mencakup peningkatan edukasi kepada masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system, serta penguatan mekanisme pencegahan oleh penyelenggara sistem pembayaran.

Edukasi membantu pengguna memahami bahwa risiko dapat berubah seiring perkembangan teknologi. Informasi yang mudah dipahami juga penting agar perlindungan tidak hanya menjangkau orang yang sudah terbiasa memakai layanan digital. Masyarakat perlu mengenali risiko dasar dan mengetahui cara bersikap hati-hati saat menggunakan pembayaran elektronik.

Sementara itu, sistem peringatan dini berperan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi risiko yang berkembang. BI juga menekankan perlunya mekanisme pencegahan yang lebih kuat dari penyelenggara sistem pembayaran. Dengan demikian, tanggung jawab menghadapi penipuan tidak hanya dibebankan kepada pengguna.

Koordinasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan efektif. Ketika risiko melibatkan jaringan lintas negara, komunikasi dan kerja sama menjadi penting. BI menempatkan koordinasi sebagai salah satu bagian dari penguatan perlindungan konsumen, bersama edukasi dan upaya pencegahan.

Ekspansi pembayaran digital perlu diimbangi perlindungan

Filianingsih mengingatkan bahwa peningkatan inklusi digital harus berjalan seiring dengan penguatan perlindungan konsumen. Penggunaan sistem pembayaran digital yang semakin luas berarti semakin banyak orang masuk ke dalam ekosistem tersebut. Karena itu, manfaat kemudahan transaksi perlu disertai perhatian terhadap risiko yang menyertainya.

Kelompok pengguna yang disebut mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat pedesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia. Ragam pengguna ini menunjukkan bahwa edukasi perlindungan perlu menjangkau masyarakat dengan pengalaman digital yang berbeda-beda. Penyampaian informasi yang jelas dapat membantu lebih banyak orang memahami cara menggunakan layanan secara cermat.

Perluasan akses juga membuat peran penyelenggara dan lembaga terkait semakin penting. Pengguna mungkin memiliki tingkat pemahaman yang beragam, sedangkan ancaman digital terus berubah. Oleh sebab itu, upaya pencegahan perlu dirancang agar tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan.

QRIS menjangkau lebih dari 70 juta pengguna

Dalam kesempatan yang sama, Filianingsih mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant. Angka tersebut memperlihatkan luasnya pemakaian pembayaran digital di Indonesia. Pada saat yang sama, jangkauan yang besar membuat perlindungan konsumen menjadi semakin relevan.

Pengguna QRIS tersebar dalam ekosistem yang juga mencakup UMKM dan masyarakat dari berbagai wilayah serta kelompok usia. Maka, pertumbuhan jumlah pengguna tidak hanya menjadi gambaran perluasan akses. Perkembangan itu juga menegaskan perlunya upaya pencegahan yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.

Pesan BI menempatkan keamanan sebagai bagian penting dari perkembangan pembayaran digital. Edukasi, peringatan dini, mekanisme pencegahan, dan koordinasi antarlembaga perlu berjalan saling mendukung. Bagi masyarakat, kewaspadaan saat bertransaksi tetap penting; bagi ekosistem, perlindungan harus berkembang seiring perubahan risiko.

Jaya Purnama
Chief Idea Officer • Powered by AI — Turning Ideas into Digital Products, Content & Businesses.