Demo Besar-besaran Driver Ojol di Jakarta: Tuntut THR dan Matikan Aplikasi
Driver Ojol Bersiap Demo Besar di Jakarta, Tuntut THR dan Hak Pekerja
Jakarta akan menjadi saksi aksi besar-besaran para driver ojek online (ojol) yang menuntut hak-hak mereka, termasuk tunjangan hari raya (THR). Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) telah mengonfirmasi bahwa demo ini akan digelar pada Senin, 17 Februari 2025, di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar demonstrasi biasa, melainkan upaya nyata para driver ojol dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online. Dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang, demonstrasi ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan para pengemudi ojol.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah kebijakan fleksibilitas dalam hubungan kemitraan. Menurut SPAI, kebijakan ini digunakan oleh perusahaan platform sebagai alasan untuk menghindari kewajiban mereka dalam membayar THR serta hak-hak lainnya seperti upah minimum, cuti, dan jaminan kerja yang layak.
Selain di Jakarta, aksi ini juga akan dilakukan secara serentak di beberapa daerah lain, seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang. Para driver ojol di wilayah-wilayah tersebut akan melakukan off bid, yang berarti mereka akan mematikan aplikasi dan berhenti menerima order sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami.
Dengan semakin banyaknya driver ojol yang bergabung dalam aksi ini, harapannya pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk melindungi pekerja sektor transportasi online.
Tuntutan Utama Driver Ojol dalam Aksi Demo 17 Februari
Para pengemudi ojol yang tergabung dalam SPAI memiliki beberapa tuntutan utama dalam aksi ini, yaitu:
Pemberian THR bagi Driver Ojol
THR merupakan hak bagi setiap pekerja di Indonesia, namun para driver ojol hingga kini belum mendapat kepastian terkait tunjangan tersebut. Padahal, mereka telah berkontribusi besar dalam menopang bisnis perusahaan transportasi online.
Upah Minimum dan Perlindungan Pekerja
SPAI menyoroti fakta bahwa perusahaan platform tidak memberikan gaji tetap atau upah minimum kepada para pengemudi. Hal ini menyebabkan mereka harus bekerja lebih dari 8 jam sehari hanya untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
Penghapusan Algoritma Sepihak
Para driver menuntut agar sistem algoritma platform lebih transparan dan tidak hanya menguntungkan perusahaan. Mereka merasa bahwa perhitungan tarif yang ada saat ini merugikan para pengemudi dan memaksa mereka bekerja lebih lama.
Regulasi yang Melindungi Pekerja Transportasi Online
SPAI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang jelas dalam melindungi pekerja platform digital. Mereka berharap Kemnaker bisa menghadirkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan para pengemudi ojol.
Dampak Aksi Off Bid terhadap Masyarakat dan Perusahaan Ojol
Aksi off bid yang akan dilakukan secara massal tentu akan berdampak pada layanan transportasi online di berbagai daerah. Beberapa kemungkinan dampak dari aksi ini antara lain:
Masyarakat Kesulitan Mendapatkan Transportasi
Dengan banyaknya driver yang mematikan aplikasi, penumpang akan kesulitan mendapatkan ojek online, terutama di jam sibuk.
Lonjakan Tarif Akibat Keterbatasan Driver
Dengan sedikitnya pengemudi yang aktif, tarif perjalanan kemungkinan akan melonjak tinggi akibat permintaan yang tetap tinggi.
Kerugian bagi Perusahaan Ojol
Jika aksi ini berlangsung dalam waktu lama, perusahaan transportasi online akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Meskipun aksi ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, para pengemudi ojol berharap bahwa langkah ini bisa membuka mata pemerintah dan perusahaan untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan mereka.
Kesimpulan: Negara Harus Hadir untuk Driver Ojol
Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan yang dialami oleh para pengemudi ojek online di Indonesia. Dengan sistem kerja yang tidak memberikan kepastian penghasilan serta minimnya perlindungan hukum bagi pekerja sektor ini, tuntutan mereka untuk mendapatkan THR dan hak-hak dasar lainnya sangatlah wajar.
Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, harus segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Regulasi yang berpihak pada pekerja transportasi online sangat diperlukan agar kesejahteraan mereka bisa lebih terjamin.
Aksi off bid yang dilakukan secara serentak di berbagai kota menunjukkan bahwa para driver ojol semakin solid dalam memperjuangkan hak-haknya. Jika pemerintah tidak segera turun tangan, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terus terjadi di masa mendatang.
Akhirnya, aksi ini bukan hanya tentang tuntutan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan bagi para pekerja transportasi online yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern.