Delhi Siapkan Insentif EV 2030, Hybrid Juga Diuntungkan

DELHI, RuangOjol.com - Pemerintah India melalui otoritas Delhi resmi merilis draf awal Kebijakan EV Delhi 2026-2030 yang berisi berbagai insentif untuk kendaraan ramah lingkungan. Program ini mencakup motor listrik, mobil listrik, kendaraan komersial, hingga mobil hybrid.

Kebijakan EV Delhi 2026-2030 akan memasuki masa uji publik selama 30 hari. Selama periode tersebut, masyarakat, pelaku industri, hingga produsen otomotif dapat memberikan masukan sebelum aturan diterapkan secara resmi.

Draf kebijakan ini menunjukkan ambisi Delhi untuk mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel menuju kendaraan listrik. Menariknya, pemerintah tidak hanya fokus pada EV murni, tetapi juga tetap memberi ruang bagi kendaraan hybrid sebagai teknologi transisi.

Motor Listrik Jadi Penerima Insentif Terbesar

Motor listrik menjadi kategori kendaraan yang paling diuntungkan dalam draf kebijakan terbaru ini. Pada tahun pertama implementasi, konsumen bisa memperoleh subsidi hingga 30 ribu rupee atau setara hampir Rp 6 juta.

Besaran bantuan tersebut bergantung pada kapasitas baterai yang digunakan. Semakin besar kapasitas baterai motor listrik, semakin besar pula potensi subsidi yang diterima pembeli.

Namun, insentif tersebut tidak akan berlaku permanen dalam jumlah yang sama. Pemerintah Delhi menyatakan subsidi akan menurun secara bertahap pada tahun kedua dan ketiga implementasi.

Selain subsidi utama, pemerintah juga menyiapkan bonus tambahan sebesar 10 ribu rupee atau sekitar Rp 2 jutaan bagi konsumen yang menukar motor bensin lama dengan motor listrik baru.

Program tukar tambah ini ditujukan untuk kendaraan berbahan bakar bensin standar BS4 atau model yang lebih tua. Registrasi motor bensin secara bertahap juga akan mulai dibatasi dalam beberapa tahun ke depan.

Mobil Listrik Dapat Bebas Pajak dan Biaya Registrasi

Berbeda dengan motor listrik, mobil listrik tidak mendapat subsidi pembelian langsung. Namun, pemerintah memberikan pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi untuk kendaraan listrik dengan harga di bawah 30 lakh rupee atau sekitar Rp 550 juta.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan membantu menurunkan harga on the road mobil listrik di Delhi. Dengan biaya tambahan yang lebih rendah, mobil listrik dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan mobil konvensional.

Pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan bagi pemilik mobil lama yang beralih ke kendaraan listrik. Sebanyak 100 ribu pembeli pertama yang melakukan scrappage atau menukar mobil lama dengan EV akan mendapat bantuan sebesar 1 lakh rupee atau sekitar Rp 18 jutaan.

Skema ini diperkirakan akan menguntungkan sejumlah model yang dipasarkan di India, seperti entity["vehicle","Tata Nexon EV","Mobil listrik India"], entity["vehicle","Hyundai Creta EV","Mobil listrik Hyundai"], dan entity["vehicle","Kia Carens Clavis EV","Mobil listrik Kia"].

Kendaraan Hybrid Ikut Dapat Keringanan

Salah satu poin yang menarik dalam Kebijakan EV Delhi 2026-2030 adalah perhatian terhadap kendaraan hybrid. Meski tidak mendapat subsidi scrappage, mobil hybrid tetap memperoleh potongan sebesar 50 persen untuk pajak jalan dan biaya registrasi.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Delhi masih melihat hybrid sebagai solusi transisi sebelum masyarakat sepenuhnya beralih ke mobil listrik murni.

Sejumlah model hybrid diperkirakan akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, termasuk entity["vehicle","Toyota Innova HyCross","Mobil hybrid Toyota"] dan entity["vehicle","Toyota Urban Cruiser HyRyder","Mobil hybrid Toyota"].

Delhi Ingin Percepat Transisi Kendaraan Ramah Lingkungan

Secara keseluruhan, Kebijakan EV Delhi 2026-2030 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Dengan subsidi motor listrik, pembebasan pajak mobil listrik, dan keringanan untuk kendaraan hybrid, Delhi berupaya menciptakan ekosistem transportasi yang lebih bersih dan efisien.

Kebijakan ini juga dinilai lebih fleksibel karena tidak hanya memprioritaskan EV murni, tetapi juga mengakomodasi teknologi hybrid yang masih diminati konsumen.

Di sisi lain, langkah Delhi berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia. Pemerintah Indonesia diketahui telah menghentikan program subsidi mobil listrik dan hybrid sejak akhir 2025. Sementara itu, bantuan pembelian motor listrik bahkan sudah berakhir sejak dua tahun lalu.

Perbedaan arah kebijakan tersebut diperkirakan akan memengaruhi laju adopsi kendaraan listrik di masing-masing negara. Delhi memilih memperbesar insentif agar masyarakat semakin tertarik beralih ke kendaraan rendah emisi, sedangkan Indonesia mulai mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.