Liberland Mengandalkan Token untuk Menjalankan Pemerintah Digital
Ruangojol.com - Jakarta, Liberland mengandalkan token kripto dan teknologi blockchain untuk menjalankan pemerintahan digital. Negara mikro yang berdiri di wilayah sengketa antara Serbia dan Kroasia itu juga didukung sejumlah tokoh kaya dari industri kripto.
Dari sungai Danube, Liberland terlihat seperti hamparan dataran banjir berlumpur yang dipenuhi pepohonan, tenda, dan rumah pohon. Namun, konsep virtualnya menampilkan gambaran berbeda berupa menara modern, taman publik terapung, dan fitur air futuristis yang dirancang firma arsitektur Zaha Hadid, ZHA.
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan wilayah tersebut dengan gagasan tentang negara digital yang berlandaskan kebebasan individu, pajak nol, dan teknologi yang sama dengan sistem mata uang kripto.
Liberland Menggunakan Token untuk Menentukan Pengaruh Politik
Salah satu ciri utama Liberland adalah penggunaan token kripto bernama Liberland Merits. Token ini dapat digunakan untuk memengaruhi pemilihan pemimpin dan keputusan politik.
Jedlička menjelaskan bahwa orang yang memiliki lebih banyak Merits mempunyai suara lebih besar dalam menentukan kepemimpinan negara. Dengan demikian, kekuatan politik di Liberland tidak sepenuhnya mengikuti prinsip satu orang satu suara seperti dalam banyak negara demokrasi modern.
Model tersebut membuat pengaruh politik berkaitan langsung dengan kepemilikan aset digital. Karena itu, sistem Liberland memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara kebebasan, kekayaan, dan kesetaraan politik.
Pajak Nol dan Perdebatan tentang Kesetaraan
Liberland juga menerapkan gagasan negara tanpa pajak. Menteri Dalam Negeri Ivan Pernar mengatakan bahwa pendukung kebebasan dan keuangan terdesentralisasi cenderung berasal dari kalangan atas.
Pernar menilai Liberland tidak ingin menerima semua orang tanpa seleksi. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa negara tidak seharusnya mengandalkan pajak atau redistribusi terpusat untuk membantu masyarakat miskin.
Pendekatan itu menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari Liberland. Para pendukungnya melihat pajak sebagai pembatas kebebasan individu. Sebaliknya, kritik terhadap model tersebut menilai sistem seperti ini berisiko membuat akses terhadap kekuasaan semakin bergantung pada uang.
Dukungan Miliarder Kripto dan Ambisi Negara Tanpa Batas
Perdana Menteri Liberland, Justin Sun, disebut menjadi salah satu pendukung penting proyek tersebut. Sun merupakan pengusaha kripto asal Tiongkok dan pendiri Tron, jaringan blockchain yang beroperasi secara terdesentralisasi.
Sun juga menjadi investor utama World Liberty Financial, bisnis kripto milik keluarga Trump, dengan investasi lebih dari 75 juta dolar AS. Ia turut membeli aset kripto milik Donald Trump. Sun pernah menghadapi tuduhan penipuan dan manipulasi pasar dari regulator Amerika Serikat. Ia membantah tuduhan tersebut dan kemudian mencapai penyelesaian senilai 10 juta dolar AS.
Tron juga disebut oleh perusahaan analitik blockchain TRM Labs sebagai salah satu platform besar untuk memindahkan kripto ilegal. Laporan itu mengaitkan transaksi tertentu dengan kelompok bersenjata dan jaringan kriminal. Sun menyatakan bahwa Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal.
Di Liberland, blockchain digunakan untuk pemungutan suara, penghitungan hasil, dan penerapan aturan melalui kode. Meski begitu, teknologi tersebut masih berada pada tahap awal. Pejabat manusia tetap diperlukan untuk menjalankan hukum dalam praktik.
Gagasan Negara Digital Memicu Pertanyaan Baru
Liberland bukan satu-satunya proyek yang membayangkan negara mikro berbasis teknologi. Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, dan Draper Nation yang digagas Tim Draper juga menawarkan gagasan serupa.
Draper meyakini pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi dan pada akhirnya dapat digantikan blockchain. Sementara itu, pemikir teknologi Curtis Yarvin menawarkan konsep “Patchwork”, yaitu jaringan negara kecil berdaulat yang dimiliki pemegang saham dan bersaing mendapatkan warga seperti perusahaan mencari pelanggan.
Gagasan tersebut menggambarkan kemungkinan munculnya pemerintahan yang dikelola seperti perusahaan. Namun, pertanyaan penting tetap terbuka: jika blockchain mengurangi kendali pemerintah, siapa yang akan memegang kendali berikutnya?
Dalam praktiknya, kepemilikan teknologi dan token dapat membuat kekayaan mengalir kepada kelompok yang menguasai sistem. Liberland pun menjadi contoh awal tentang bagaimana blockchain tidak hanya digunakan untuk mengelola uang, tetapi juga untuk menguji ulang makna negara, demokrasi, dan kekuasaan.